Karawang kini menjadi magnet bagi investor dan pengembang properti industri berkat lokasinya yang strategis serta infrastruktur yang terus berkembang. Dari kawasan industri, kompleks pergudangan, hingga perumahan pekerja — semua tumbuh pesat di wilayah ini. Namun, di balik potensi besar tersebut, ada satu hal penting yang sering terlewat oleh banyak pengembang: kelengkapan dokumen perizinan proyek.
Sebelum memulai pembangunan, pengembang wajib memastikan lahan memiliki KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sebagai dasar izin pemanfaatan ruang. Dokumen ini menunjukkan bahwa lokasi proyek sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Setelah itu, proses berlanjut ke PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk memastikan desain bangunan memenuhi standar keselamatan dan teknis.
Tak kalah penting, setelah bangunan selesai dibangun, pengembang harus mengurus SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang menandakan bahwa bangunan aman digunakan. Untuk pengelola kawasan industri atau kompleks pergudangan yang melakukan kegiatan usaha, juga diperlukan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) atau izin usaha sektor terkait sesuai dengan jenis kegiatan komersial yang dijalankan.
Mengabaikan salah satu dari izin-izin tersebut bisa berakibat fatal. Pemerintah daerah kini semakin ketat dalam pengawasan, dan proyek tanpa kelengkapan dokumen berisiko terkena sanksi administratif, pembekuan izin, atau penghentian operasional.
Oleh karena itu, pengembang properti industri di Karawang perlu memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai aturan. Bekerja sama dengan konsultan perizinan profesional akan membantu memastikan semua dokumen lengkap, valid, dan sesuai ketentuan terkini. Ingin memastikan proyek properti industrimu berjalan legal dan bebas hambatan di Karawang?
Hubungi BMG Consulting Group, konsultan perizinan terpercaya yang siap membantu pengurusan KKPR, PBG, SLF, dan izin usaha lainnya dengan cepat dan profesional.
